Rapat Paripurna DPRD Ponorogo Bersama Plt Bupati Ponorogo Dengan agenda Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025- 2026

 

Rapat Paripurna DPRD Ponorogo bersama Plt Bupati Ponorogo

Ponorogo Suara Wengker- Bertempat di Ruang rapat Paripurna lt III, DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025–2026. Agenda utama rapat adalah penyampaian rekomendasi DPRD berupa catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si, serta dihadiri Wakil Ketua Evi Dwitasari, Anik Suharto, S.Sos, dan Pamuji, S.Pd. Dari pihak eksekutif, hadir Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Sekretaris Daerah Dr. Agus Sugiarto, M.Si, serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.( Senin, 27/04/2026)

Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno, SH., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa penyampaian LKPJ kepala daerah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan ketentuan yang berlaku, LKPJ harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.Berdasarkan daftar hadir dan ketentuan tata tertib DPRD, rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum,” Jelas Dwi Agus Prayitno 

Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita SH dalam sambutannya mengatakan Lisdyarita juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kemitraan yang telah terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ia berharap hubungan harmonis tersebut dapat terus terjaga demi kemajuan daerah.

"Rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Ponorogo ke depan."

Perlu diketahui, sejak dua tahun terakhir ini angka pengangguran dikabarkan menurun 5,4 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat sekitar 5,37 persen. Selain itu tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo juga menurun. Kesejahteraan masyarakat kedepan diharapkan akan semakin meningkat. Jelas Plt Bupati 

Sementara itu, juru bicara Pansus DPRD Ponorogo terkait Rekomendasi LKPJ Pamuji SPd memaparkan hasil pembahasan berupa 16 rekomendasi dan 13 catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam pembangunan daerah dan raihan prestasi. Namun demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, seperti pentingnya penyajian data yang lebih lengkap dan runtut, serta perlunya penegasan target dan realisasi program dalam dokumen LKPJ.

Di bidang administrasi kependudukan, DPRD menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dan mendorong peningkatan inovasi serta pengembangan sistem layanan. Selain itu, pengawasan juga perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Dalam sektor keuangan daerah, DPRD mencatat perlunya penataan belanja pegawai agar lebih proporsional, serta peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian.

Pada sektor infrastruktur, DPRD menyoroti kondisi jalan rusak yang masih cukup tinggi. Dari total 146,79 kilometer jalan, sekitar 121 kilometer dilaporkan mengalami kerusakan. DPRD mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan karena berdampak langsung pada perekonomian dan keselamatan masyarakat.( eSWe)