Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Sepakat Bentuk Pansus Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sugiri Sancoko
 |
| Rapat paripurna DPRD kabupaten Ponorogo |
Ponorogo, Suara Wengker- Bertempat di aula lantai 2 BAPPEDA Litbang kabupaten Ponorogo, DPRD kabupaten Ponorogo adakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024( Rabu, 11/06/2025)
 |
| Pandangan Fraksi atas laporan Bupati Ponorogo |
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa dari tujuh fraksi di DPRD, tiga di antaranya menyatakan perlunya pansus untuk mendalami pelaksanaan APBD 2024. Ketiganya adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera (PKS).
Tiga fraksi lainnya—PKB, Golkar, dan PDIP—menganggap jawaban bupati sudah cukup dan tidak perlu ada pansus. Sementara Fraksi Gerindra absen dari sidang.
"Memang ada dinamika. Tiga fraksi minta pansus, tiga menolak, satu absen. Tapi forum kemudian memutuskan untuk musyawarah antar fraksi," Jelas Dwi Agus Prayitno
Masih ada satu fraksi yang belum memberi jawaban yaitu F-Gerindra. Karena dalam sidang paripurna semuanya tidak hadir dan ijin ada bimtek partai. Selanjutnya ada usulan dari anggota dewan agar F- Gerindra dihubungi. Setelah dihubungi akhirnya pimpinan sepakat dibentuk pansus rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD kabupaten Ponorogo tahun 2024.
Sidang Paripurna DPRD juga membahas masalah pengambilan keputusan bersama bupati dengan DPRD Ponorogo terhadap perubahan peraturan daerah kabupaten Ponorogo nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Dari Bapemperda lewat juru bicaranya Pamuji yang juga wakil ketua DPRD Ponorogo mengatakan, Bapemperda telah mempelajari surat menteri dalam negeri perihal hasil evaluasi peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang pajak dan retribusi daerah. Pimpinan DPRD dan Bapemperda dan komisi B dan perangkat daerah sepakat untuk disesuaikan dengan surat menteri dalam negeri tersebut. Akhirnya hasil evaluasi Perda kabupaten Ponorogo tentang pajak dan retribusi daerah disetujui menjadi perda kabupaten Ponorogo.(Adv/eSWe).
