Staf ahli menteri ATR/BPN bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan, menjelaskan terkait pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat dalam tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum. Ia berkata bahwa secara hukum, sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat terkait hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kedua, dari aspek sosial. Sertifikat tanah dapat menggugah rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat akan tanahnya, berupa bukti sertifikat tanah.
Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Tanah yang telah tersertifikat akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanah yang belum tersertipikat, jelasnya
Beliau juga menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN senantiasa meningkatkan kualitas lebih baik dan menghapus citra buruk, melalui peningkatan pelayanan dan program, salah satunya dengan program PTSL ini.tambahnya
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, mengapresiasi terkait pendaftaran tanah dan sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL. juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk turut serta menyukseskan program Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset pertanahan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Kami dari Komisi II DPR RI akan terus mendorong implementasi PTSL agar di tahun 2024 s.d 2025, semua tanah yang ada di Indonesia bisa terdaftar secara lengkap.” jelas Supriyanto
Turut hadir dalam Kegiatan ini Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto: Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan: Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Timur, Jonahar, Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito: Bupati Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Kabag Tata Pemerintah, Eko Edi Suprapto: dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo diwakili oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sony Bachtiar, yang juga bertugas sebagai moderator.(SW)
