Ketua DPRD Ponorogo Ingatkan Masa Depan PKL, Perda Atur Penataan dan Pemberdayaan Masih Perlu di Sosialisasikan
 |
| Dwi Agus Prayitno ketua DPRD kabupaten Ponorogo |
Ponorogo, Suara Wengker– Di beberapa titik, lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai bergeser, sebagian dibongkar, sebagian lagi memilih menyingkir sebelum petugas datang. Di balik wajah kota yang ingin tampak rapi dan tertata, ada denyut ekonomi rakyat kecil yang ikut dipertaruhkan. Situasi itulah yang kini menjadi perhatian Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno.(Selasa, 19/04/2026)
Saat di konfirmasi ketua DPRD kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan bahwa penataan PKL tidak boleh berhenti pada urusan penertiban semata, apalagi sekadar penggusuran.
"Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sejatinya lahir untuk menciptakan keseimbangan antara wajah kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.Perda ini bukan hanya bicara penggusuran. Di dalamnya juga ada aturan tentang pemberdayaan, pembinaan, hingga kepastian tempat usaha bagi PKL,”
Arah kebijakan dalam Perda tersebut sebenarnya sudah jelas. Pemerintah daerah tidak hanya diminta menata kawasan kota, tetapi juga memastikan para PKL tetap memiliki ruang hidup dan kesempatan berkembang. Jelas Dwi Agus
Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa Di dalam Perda itu, terdapat tujuan besar yang ingin dicapai. Mulai dari memberikan kepastian lokasi usaha bagi PKL, mendorong pedagang berkembang menjadi usaha mikro yang tangguh, menciptakan kota yang bersih dan nyaman, hingga membangun kemitraan antara sektor formal dan informal.
Harapan itu tertuang dalam Pasal 6 yang mengatur ruang lingkup penataan, pemberdayaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, hak dan kewajiban pedagang, sanksi administratif, hingga pembinaan dan pengawasan. " Kalau pun ada tindakan penggusuran misal di zona merah, sebelumnya perlu di beri surat teguran dulu lah, biar terkesan humanis, Tambahnya
Dwi Agus pun mengajak semua pihak berjalan beriringan. Pemerintah diminta memberi ruang dan solusi, sementara para pedagang diharapkan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Monggo pelaku PKL diberi apresiasi, para pedagang juga mematuhi aturan. Kalau dua-duanya berjalan, Ponorogo akan semakin tertata dan semakin bagus.(ADV/eSWe)
